Dokumen Wajib Pengelolaan Property

By admin

Manajemen property membutuhkan perjanjian dalam pembuatan MOU, PPJB dan Perjanjian sewa menyewa agar perjanjian tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak, dengan perjanjian ini, diharapkan kedua pihak patuh akan perjanjian yang sudah dibuat karena sudah terikat.

MOU (Memorandum Of Understanding)

Katakanlah MOU tentang sewa menyewa yang mencakup pembayaran bertahap, denda, keterlambatan pembayaran. MOU harus menggambarkan Subjeknya siapa, Objeknya siapa, harga sewanya berapa, pembayarannya seperti apa, dan hak dan kewajibannya seperti apa, agar didalam perjanjian tercantum hak dan kewajiban seperti sanksi dan penalty.

Sering MOU dibuat poin-poin mengenai pokok perjanjian, termasuk didalamnya ada denda, penalty, dan sanksi, sebetulnya ini sebuah kekeliruan, karena MOU hanya memberikan aspek moral tanpa bisa dituntut secara hukum pemenuhannya, karena dalam MOU yang benar, tidak pernah dicantumkan hak dan kewajiban.

MOU hanya mencamtunmkan hak yang pokok yaitu sewa menyewa, seperti subjek, objek, harga sewa, jangka waktu sewa, dan cara pembayaran sewa. Setelah itu, akan ditindak lanjuti dalam satu perjanjian sewa yang lebih terperinci, disitu akan dijelaskan mengenai sanksi penalty dan sebagainya. Hal inilah  bisa disebut perjanjian, dan hakim akan langsung melihat hal ini jika terjadi masalah, karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban

Perjanjian Peningkatan Jual Beli

Dokumen berikutnya, yang sering ditemui dalam bidang manajemen properti adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli, atau biasa disingkat PPJB. PPJB merupakan perjanjian untuk melindungi para pihak ketika melakukan tahapan pembangunan, secara sederhana, PPJB adalah perjanjian calon penjual dan pembeli, dimana mereka sepakat yang pada nantinya calon penjual akan menjual ke calon pembeli, dan calon pembeli akan membeli dari calon penjual tentang unit atau sebidang tanah.

Transaksi tersebut membutuhkan syarat syarat yang harus dipenuhi dari Undang-undang, jika sudah terpenuhi, akan dilanjutkan ke Pejabat Pembuat Akta tanah. PPJB lebih bersifat sementara, apabila syarat-syarat dari Undang-undang belum terpenuhi maka akte jual beli belum bisa dilakukan, sementara, untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan harus menggunakan akte jual beli sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997.

Perjanjian Hak Tanggungan

Dokumen selanjutnya adalah Perjanjian hak tanggungan untuk menjamin debitur melunasi kewajiban ke kreditur, apabila debitur tak mampu melunasi kewajibannya, maka perjanjian hak tanggungan akan muncul dan mem-back up hak kreditur. Contohnya, saat membeli rumah melalui KPR, maka perjanjian KPR merupakan pernjanjian induk sementara hak tannggungan-nya adalah menjamin unit rumah ke bank, apabila KPR tak terlunasi makan bank akan menyita rumah yang dibeli.

Perjanjian Jual Beli

Perjanjian Jual Beli merupakan unsur pokok dari adanya kesepakatan harga, pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tersebut. Sesuai dengan asas konsensualisme, maka jual beli sudah lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang.

Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa menyangkut hak dan kewajiban harus disepakati pada setiap item yang ada, jangan menyepelekan satu item pun, karena jika perjanjian sudah berjalan, bisa saja jadi boomerang para pihak, seperti masalah jangka waktu sewa , kondisi ruangan saat masa sewa berakhir. Maka dari itu perlu adanya definisi yang jelas dari setiap item yang ada jangan sampai ada multitafsir, untuk meminimalisir hal tersebut, perlu adanya pelatihan pengelolaan manajemen property.

Salah satu penyedia jasa pelatihan tersebut adalah GMT Institute yang berfokus pada bidang property management  untuk membantu para lulusan S1, S2, maupun professional muda yang ingin mengembangkan diri di bidang property management.